Dukuhrejo.id -- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya ditentukan oleh besarnya target penerimaan yang ditetapkan, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan aparatur pemerintah dalam mengidentifikasi, menggali, serta mengawasi berbagai potensi pendapatan yang tersedia. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo (BKPSDM) bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Pengawasan dan Penggalian Potensi Retribusi Angkatan I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Arahiwang Setda Purworejo pada tanggal 8 hingga 11 Juni 2026, dengan diikuti oleh 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari berbagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Pelatihan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengoptimalkan sektor retribusi yang merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menegaskan bahwa pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang berbagai aspek pemerintahan, mulai dari penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan retribusi daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, serta didukung oleh data yang akurat. Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah potensi retribusi yang belum tergarap secara maksimal, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif serta pemetaan potensi yang lebih menyeluruh.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/6/9/budidaya-ikan-bioflok-tematik-di-purworejo-perkuat-ketahanan-pangan-dan-dukung-program-mbg

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur agar mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengimbau para peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal guna menambah wawasan, memperkuat kemampuan, serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

Selain itu, Yuli berharap agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran di kelas, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kinerja perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan.

Pelatihan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung visi pembangunan daerah, yaitu Purworejo Berseri, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Aparatur yang kompeten dinilai sebagai salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Purworejo, Nathalia Wulandari, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis pemerintah daerah dalam menjaga serta meningkatkan PAD, khususnya dari sektor retribusi.

Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan pemahaman terkait teknik pengawasan, metode identifikasi potensi retribusi, serta strategi pengelolaan yang efektif agar penerimaan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi retribusi tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh potensi yang dimiliki dapat dikelola secara adil, transparan, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan PAD menjadi semakin krusial. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara mandiri, maka semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki untuk membiayai berbagai program pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, pelatihan semacam ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kapasitas aparatur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu membaca peluang, mengidentifikasi potensi pendapatan, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan meningkatnya kapasitas aparatur, diharapkan pengelolaan retribusi di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (adm)