“Kita tidak pernah melarang pemberian makan bergizi kepada masyarakat atau anak-anak yang memerlukan. Tetapi kalau pelaksanaannya tidak membawa manfaat dan tidak tepat sasaran, tentu saja perlu dilakukan evaluasi,” katanya.

Nusadaily.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai perlu dievaluasi. Mulai dari pengadaan kendaraan pikap impor untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kanang mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap berpenggerak empat roda dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih. Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menggandeng dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra dan Tata Motors. Menurut Kanang, spesifikasi kendaraan yang dipilih perlu dikaji kembali karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Untuk apa sampai menggunakan pikap 4x4? Apakah benar kondisi jalan di negara kita sudah sedemikian rusak seperti di tengah hutan sehingga membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi itu,” ujar Kanang usai santuni 100 lebih warga di kantor DPC PDI Perjuangan Magetan, Sabtu (14/3/2026). 

Selain itu, ia juga menilai keputusan menggunakan kendaraan impor patut dipertanyakan. Menurutnya, industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan serupa.

“Kita punya industri otomotif di Indonesia yang sebenarnya siap. Karena itu kebijakan ini perlu dievaluasi,” katanya.

Kanang juga menyoroti aspek teknis pengadaan kendaraan tersebut. Ia meragukan adanya produsen yang memiliki stok siap kirim dalam jumlah sangat besar.

“Saya tidak yakin ada pabrik yang memiliki 105 ribu unit kendaraan siap sekaligus. Apakah itu barang yang tidak laku atau produksi yang sedang berjalan kemudian kita ambil, ini yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Tak hanya soal pengadaan kendaraan, Kanang juga menyinggung pembangunan gerai Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut membutuhkan anggaran hingga Rp1,6 miliar per unit.

Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan gerai tersebut di lapangan bisa diselesaikan dengan biaya sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta.

“Ini juga perlu dicek kembali agar penggunaan anggaran benar-benar efisien,” katanya.

Di sisi lain, Kanang juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan di sejumlah daerah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan menyusul berbagai temuan di lapangan, termasuk laporan dugaan keracunan makanan serta persoalan kualitas paket makanan yang diterima siswa.

“Kita sedang melakukan evaluasi semua. Kita juga berkoordinasi dengan fraksi dan komisi-komisi yang terkait. Harapannya evaluasi ini benar-benar dilakukan oleh negara sebagai eksekutor kebijakan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak menolak program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran.

“Kita tidak pernah melarang pemberian makan bergizi kepada masyarakat atau anak-anak yang memerlukan. Tetapi kalau pelaksanaannya tidak membawa manfaat dan tidak tepat sasaran, tentu saja perlu dilakukan evaluasi,” katanya.

Kanang juga menyoroti adanya perbedaan antara nilai anggaran paket makanan dengan kondisi makanan yang diterima siswa di lapangan.

Program MBG disebut memiliki nilai sekitar Rp15 ribu per porsi. Namun dalam sejumlah laporan, paket makanan yang diterima siswa dinilai tidak sebanding dengan nilai tersebut.

“Jangan sampai di lapangan hanya kurma dua, apel satu, dan sebagainya, sementara nilai yang disebutkan Rp15 ribu. Itu yang sedang kita ajukan untuk dievaluasi bahkan diaudit,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Kanang mengusulkan agar skema penyaluran program dapat dipertimbangkan kembali, misalnya melalui wali murid atau kantin sekolah agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, ia juga menanggapi wacana pemerintah yang mengkaji penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran di tengah dinamika global.

Menurut Kanang, kebijakan tersebut tidak menjadi masalah selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“WFH boleh saja, tetapi tidak boleh mengurangi pelayanan. Jangan sampai seperti saat Covid yang terasa mencekam karena ada pembatasan. Kalau sekarang ini semata-mata karena penghematan,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu meninjau kembali berbagai prioritas kebijakan nasional jika situasi global berubah dan berdampak pada kondisi ekonomi dalam negeri.

“Yang penting bukan hanya WFH, tetapi sektor mana lagi dalam belanja negara yang perlu dilakukan penghematan,” pungkasnya.

https://www.nusadaily.com/kanang-desak-audit-program-mbg-dan-soroti-impor-pikap-koperasi-merah-putih