JAKARTA -- Dalam sejarah pembangunan modern, hampir tidak ada negara yang berhasil melompat menjadi bangsa maju tanpa investasi besar pada kualitas sumber daya manusianya. Jalan menuju kemajuan selalu dimulai dari manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak sejak usia dini.

Karena itulah, program makan bergizi sekolah bukanlah gagasan baru. Amerika Serikat telah menjalankan National School Lunch Program sejak 1946. Jepang mengembangkan sistem Kyushoku sejak 1954. Swedia menjamin makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1973. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995. Brasil melalui Program Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE kini melayani lebih dari 40 juta murid setiap tahun.

Semua negara tersebut memahami satu hal yang sama. Kualitas manusia tidak dibangun ketika seseorang sudah dewasa. Ia dibangun sejak anak-anak melalui gizi yang cukup, kesehatan terjaga, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Dalam konteks itulah, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, sesungguhnya harus dipahami.

Program ini bukan sekadar pembagian makanan gratis. MBG merupakan investasi pembangunan manusia terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan target jangka panjang mencapai 82 juta penerima manfaat yang mencakup siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya.

MBG dirancang untuk memutus rantai stunting, memperkuat kualitas generasi masa depan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Secara konseptual, arah kebijakan ini sulit dibantah. Negara memang harus hadir memastikan anak-anak Indonesia memperoleh hak dasar mereka atas gizi yang layak.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/6/3/audit-internal-dan-penggeledahan-bgn-apa-yang-sedang-diusut-kejaksaan-agung

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa program yang besar selalu menghadapi godaan yang besar pula. Di antara niat yang baik dan hasil yang diharapkan, terdapat satu variabel yang sering menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan, yaitu tata kelola. Dan di sinilah MBG sedang menghadapi ujian terbesarnya.

Dari Keracunan ke Korupsi

Pada tahun pertama pelaksanaannya, perhatian publik banyak tersita oleh berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan bahwa sejak awal 2025 hingga April 2026, sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus tersebut tersebar di 31 provinsi dan diverifikasi melalui catatan medis puskesmas, rumah sakit daerah, serta laporan resmi dinas kesehatan. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat rata-rata korban keracunan pada awal 2026 mencapai 2.377 orang per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2025 yang berada pada kisaran 1.667 orang per bulan. Artinya, program yang semestinya semakin matang justru menunjukkan gejala memburuk.

Namun, peristiwa yang terjadi pada 3 Juni 2026, mengubah cara publik membaca persoalan MBG. Penetapan dan penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, oleh Kejaksaan Agung membuka babak baru yang jauh lebih serius. Jika selama ini publik mengira masalah utama MBG berada di dapur, ternyata persoalannya diduga berada di ruang pengambilan keputusan.

Kasus keracunan mungkin hanyalah gejala. Sementara akar penyakitnya diduga berada pada tata kelola yang bermasalah. Berbagai dugaan yang selama ini beredar mulai menemukan relevansinya. Mulai dari praktik jual beli titik distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pengaturan mitra pelaksana, afiliasi yang tidak sehat antara pengambil kebijakan dan yayasan pelaksana, hingga dugaan mark up pengadaan berbagai perlengkapan operasional. Jika seluruh dugaan tersebut terbukti dalam proses hukum, maka yang sedang dihadapi Indonesia bukan sekadar kegagalan operasional program sosial. Yang sedang dihadapi adalah krisis tata kelola pembangunan manusia.

Ambisi dan Kapasitas

Keberhasilan program makan bergizi di berbagai negara tidak lahir secara instan. Brasil membutuhkan puluhan tahun untuk membangun PNAE menjadi sistem yang melibatkan lebih dari 8.000 ahli gizi, jaringan petani lokal yang terintegrasi, dan pengawasan berlapis dari pemerintah serta masyarakat. Jepang menjadikan makan siang sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya hidup sehat.

Finlandia mengintegrasikan program gizi sekolah ke dalam sistem kesehatan nasional yang telah dibangun sejak 1943. Mereka memulai dari kapasitas. Bukan dari ambisi. Anehnya, Indonesia malah mengambil jalan yang berbeda. MBG sejak awal dirancang sebagai program berskala nasional dengan target mencapai 82 juta penerima manfaat. Ribuan dapur SPPG dibangun dan dioperasikan dalam waktu relatif singkat. Sistem yang seharusnya matang terlebih dahulu justru diharapkan tumbuh sambil berjalan.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/6/5/bgn-berganti-nahkoda-dari-entomolog-ke-lulusan-biologi

Pilihan ini memang menghasilkan ekspansi yang cepat. Namun, juga menciptakan tekanan luar biasa terhadap kapasitas kelembagaan. Ketika target politik bergerak lebih cepat daripada kesiapan institusi, maka kualitas sering menjadi korban pertama. Kasus keracunan, distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan, hingga dugaan penyimpangan anggaran merupakan konsekuensi yang sulit dihindari. Persoalannya bukan karena tujuan programnya salah. Persoalannya karena kapasitas negara belum sepenuhnya siap mengelola program sebesar itu secara bersamaan.

Bahaya Sentralisasi Kasus yang kini menjerat pimpinan BGN juga membuka perdebatan penting mengenai desain kelembagaan MBG. Dalam praktiknya, terlalu banyak kewenangan terkonsentrasi pada satu institusi. Lembaga yang menetapkan standar sekaligus menjalankan program. Lembaga yang menentukan mitra sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Lembaga yang mengelola anggaran sekaligus mengevaluasi kinerjanya sendiri.

Situasi seperti ini menciptakan ruang konflik kepentingan yang sangat besar. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kecamatan yang memiliki karakteristik geografis berbeda. Kebutuhan pangan di Papua tentu berbeda dengan Jawa Barat. Mekanisme distribusi di Nusa Tenggara tidak bisa disamakan dengan Sumatera.

Namun, model yang terlalu sentralistik membuat ruang adaptasi daerah menjadi terbatas. Akibatnya, ketika terjadi masalah, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan koreksi cepat. Sebaliknya, pemerintah pusat menghadapi kesulitan mengawasi ribuan titik pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penangkapan pimpinan BGN menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali model tata kelola yang terlalu terpusat tersebut. Semakin besar kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu titik, semakin besar pula peluang penyimpangan yang dapat terjadi. Mengapa Jepang berhasil. Mengapa Brasil berhasil. Mengapa Finlandia berhasil. Bahkan mengapa India yang memiliki kompleksitas sosial tidak kalah rumit dari Indonesia juga berhasil. Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan.

Mereka membangun sistem. Bukan proyek. Di Brasil, ribuan ahli gizi terlibat langsung dalam penyusunan menu. Di India, orang tua murid dan komite sekolah menjadi bagian dari pengawasan. Di Finlandia, standar menu ditetapkan oleh nutrisionis independen. Di Jepang, pendidikan gizi menjadi bagian dari proses pembelajaran.

baca juga : https://dukuhrejo.id/artikel/2026/6/5/dari-orang-kepercayaan-menjadi-tersangka-kisah-dadan-hindayana-dan-mbg

Keberhasilan mereka tidak diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Keberhasilan mereka diukur dari apakah anak-anak menjadi lebih sehat, lebih aktif belajar, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Indonesia perlu belajar dari pendekatan tersebut. Keberhasilan MBG tidak boleh semata-mata diukur dari jumlah porsi yang didistribusikan atau jumlah penerima manfaat yang tercatat dalam laporan administrasi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Momentum Koreksi Nasional

Penangkapan pimpinan BGN tentu merupakan kabar yang mengejutkan. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa ini juga dapat menjadi momentum koreksi nasional yang sangat penting. Tidak ada program publik yang kebal dari penyimpangan. Bahkan, program terbaik sekalipun dapat gagal jika dikelola oleh sistem yang buruk.

Yang membedakan negara yang berhasil dan negara yang gagal bukan absennya masalah. Yang membedakan adalah keberanian melakukan koreksi ketika masalah ditemukan. MBG terlalu penting untuk gagal. Program ini menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia. Ia menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, kritik terhadap MBG tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan program.

Kritik justru merupakan bentuk kepedulian agar tujuan mulia yang melatarbelakanginya tidak dirusak oleh praktik-praktik yang menyimpang. Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah individu, jabatan, atau bahkan lembaganya. Yang harus diselamatkan adalah cita-cita besar yang berada di balik Program MBG.

Penangkapan pimpinan BGN harus menjadi titik balik. Bukan akhir dari program, melainkan awal dari reformasi yang lebih berani, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Sebab MBG pada akhirnya bukan hanya tentang makanan. Ia adalah tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan sebesar itu tidak boleh dipertaruhkan oleh tata kelola yang lemah.

https://nasional.kompas.com/read/2026/06/05/05450071/mbg--program-yang-terlalu-penting-untuk-gagal?page=all#page2.